Dalam era revolusi digital ini, politik tidak lagi terbatas oleh batas-batas geografis, namun, ironisnya, kesenjangan sosial semakin melebar. Teknologi yang seharusnya menjadi pemersatu malah menjadi sumber polarisasi dan ketidaksetaraan. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul: Apakah politik saat ini benar-benar mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat?
Meskipun terkoneksi secara digital, banyak elemen masyarakat yang tetap terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik. Revolusi teknologi seakan menciptakan suatu paradoks di mana informasi merajalela, tetapi partisipasi aktif masih belum merata. Politik yang menggelitik hari ini harus mencerminkan semangat inklusivitas, bukan hanya dalam hal akses teknologi, tetapi juga dalam pemahaman dan representasi.
Politik telah mengalami transformasi yang signifikan. Keterhubungan yang semakin erat antara teknologi dan kehidupan sehari-hari telah menciptakan dunia yang lebih terbuka, terinformasi, namun juga penuh tantangan. Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat dihadapkan pada peluang dan risiko baru yang memunculkan dinamika politik tanpa batas.
Revitalisasi politik melalui media sosial dan platform daring telah membuka pintu partisipasi politik bagi jutaan orang yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat risiko terpecahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berselisih, menciptakan polarisasi yang dapat merusak kohesi sosial.
Pentingnya keterbukaan informasi melalui internet dan media sosial juga memicu tantangan terkait disinformasi dan propaganda. Dalam politik tanpa batas ini, kebenaran seringkali menjadi relatif, dan munculnya “filter bubble” dapat mengisolasi individu dalam gelembung informasi yang memperkuat keyakinan mereka sendiri, tanpa terpapar pada sudut pandang yang berbeda.
Di sisi lain, keterpinggiran sosial masih menjadi realitas bagi sebagian besar masyarakat. Meskipun teknologi memberikan akses tak terbatas pada informasi, ketidaksetaraan dalam akses teknologi dan pendidikan masih merupakan hambatan bagi sebagian besar masyarakat. Ini menciptakan kesenjangan digital dan sosial yang dapat memperdalam divisi di antara mereka yang mampu mengikuti revolusi digital dan mereka yang tertinggal.
Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, diperlukan kebijakan yang progresif dan inklusif. Pendidikan digital yang merata dan aksesibilitas internet yang terjamin adalah langkah awal untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Pemerintah, bersama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil, perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa manfaat revolusi digital dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam politik tanpa batas ini, penting untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi, dialog, dan toleransi. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses politik, bukan hanya sebagai pemirsa, tetapi juga sebagai agen perubahan. Oleh karena itu, pendidikan politik yang mempromosikan kritisisme, keberagaman, dan partisipasi aktif perlu diperkuat.
Revolusi digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. Namun, untuk meraih potensi penuhnya, kita perlu memastikan bahwa perkembangan ini tidak meninggalkan siapa pun di belakang. Politik tanpa batas harus menciptakan ruang untuk inklusi, pemahaman, dan kerja sama, sehingga kita dapat memandang masa depan yang lebih terang bagi semua lapisan masyarakat.
Penulis Merupakan Dosen Ilmu Jurnalistik UIN Syahada Padangsidimpuan
